A.
PERISTIWA-PERISTIWA SEKITAR PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 AGUSTUS 1945
1. Peristiwa-Peristiwa Menjelang Proklamasi Kemerdekaan
Adapun peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang proklamasi kemerdekaan antara
lain:
a. Jepang menyerah kepada sekutu
Akibat pengeboman kota Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika mengakibatkan
jepang kehilangan kekuatan, sehingga Jepang menyerah tanpa syarat kepada
sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945.
Pada pertemuan di Saigon (Vietnam) tanggal 11 Agustus 1945 pukul 11.40 waktu
setempat kepada para pemimpin bangsa Indonesia (Ir. Soekarno, Drs. Moh Hatta,
dan Dr. Radjiman Wediodiningrat), jendral besar Terauchi menyampaikan hal-hal
berikut:
1. Pemerintahaan jepang memutuskan memberikan kemerdekaan
kepada bangsa Indonesia.
2. Untuk melaksanakan kemerdekaan dibentuk PPKI sebagai
pengganti BPUPKI.
3. Pelaksanaan kemerdekaan segera dilakukan setelah persiapan
selesai dilakukan dan secara berangsur-angsur dari pulau jawa, baru disusul
oleh pulau lainnya.
4. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah
Hindia Belanda.
5. Pada tanggal 7 agustus 1945 diumumkan Pembentukan
Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Docuritsu Junbi Inkai. PPKI
diketuai Ir. Soekarno dan wakil ketuanya Drs. Moh. Hatta.
b. Perestiwa Rengasdengklok
Setelah mendengar berita Jepang menyerah kepada Sekutu, Bangsa Indonesia
mempersiapkan dirinya untuk merdeka, waktu yang singkat itu dimanfaatkan
sebaik-baiknya. Perundingan-perundingan diadakan di antara para pemuda dengan
tokoh-tokoh tua, maupun diantara para pemuda sendiri. Walaupun demikian,
diantara tokoh pemuda dengan golongan tua sering terjadi perbedaan pendapat,
akibatnya terjadilah “Perestiwa Rengasdengklok”.
Pada tanggal 16 Agustus pukul 04.00 WIB, Bung Hatta dan Bung Karno beserta Ibu
Fatmawati dan Guntur Soekarno Poetra dibawa pemuda ke Rengasdengklok, Kota
Kawedanan Di Pantai Utara Karawang, tempat kedudukan cudan (kompi) tentara
peta. Tujuan perestiwa ini dilatarbelakangi oleh keinginan pemuda yang mendesak
golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pemuda
membawa Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok agar tidak terpengaruh oleh
Jepang. Setelah melalui perdebatan dan ditengah-tengahi Ahmad Soebardjo,
menjelang malam hari, kedua tokoh tersebut akhirnya kembali ke Jakarta.
Rombongan soekarno-hatta sampai di Jakarta pada pukul 23.30 waktu jawa zaman
jepang (pukul 23.00 wib). Soekarno Hatta setelah singgah dirumah masing-masing,
kemudian bersama rombongan lainya menuju rumah Laksamada Maeda di jalan
Imam Bonjol No. 1 Jakarta. (Tempat Ahmad Soebardjo bekerja) untuk merumuskan
teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Malam itu juga segera diadakan
musyawarah. Tokoh-tokoh yang hadir saat itu ialah Ir. Soekarno, Drs. Mohammad
Hatta, Ahmad Soebardjo, para anggota PPKI, dan para tokoh pemuda, seperti
Sukarni, Sayuti Melik, B.M Diah, Dan Sudiro. Tokoh-tokoh yang merumuskan teks
proklamasi berada diruang makan. Adapun tokoh-tokoh yang menulis teks
proklamasi adalah Ir. Soekarno, sedangkan Drs Mohammad Hatta dan Ahmad
Soebardjo turut mengemukakan ide-idenya secara lisan.
Perumusan teks proklamasi sampai dengan penandatanganannya baru selesai pukul
04.00 WIB pagi hari, tanggal 17 Agustus 1945. Pada saat itu juga diputuskan
bahwa teks proklamasi akan dibacakan di halaman rumah Ir. Soekarno di
jalan Pegangsaan Tumur 56 Jakarta pada pagi hari pukul 10.00 WIB.
2. Pernyataan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Pelaksanaan pembacaan naskah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan pada hari
jumat tanggal 17 Agustus 1945. Sejak pagi telah dilakukan persiapan di rumah
Ir. Soekarno, untuk menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh
pergerakan nasional beserta rakyat berkumpul di tempat itu. Mereka ingin
menyaksikan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Sesuai kesepakatan yang diambil dirumah Laksamana Maeda, para tokoh Indonesia
menjelang pukul 10.30 waktu jawa zaman jepang atau 10.00 WIB telah berdatangan
kerumah Ir. Soekarno. Mereka hadir untuk menjadi saksi pembacaan teks
proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Acara yang disususn dalam upacara di kediaman Ir. Soekarno itu, antara lain
sebagai berikut :
a. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
b. Pengibaran bendera merah putih.
c. Sambutan wali kota Suwiryo dan Dr. Muwardi.
Upacara proklamasi kemerdekaan berlangsung tanpa protocol. Latief Hendra
Diningrat memberi aba-aba siap kepada seluruh barisan pemuda. Semua yang hadir
berdiri tegak dengan sikap sempurna. Suasana menjadi sangat hening. Ir.
Soekarno dan Drs. Moh. Hatta dipersilahkan maju beberapa langkah dari tempatnya
semula. Ir. Soekarno mendekati mikrofon. Dengan suaranya yang mantap, Ir. Soekarno
didampingi Drs. Moh. Hatta membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
Proklamasi
Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l, diselenggarakan dengan tjara
seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 Boelan 8 Tahoen 05
Atas nama Bangsa Indonesia Soekarno/Hatta
Sesaat setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan dilanjutkan upacara pengibaran
bendera merah putih. Bendera sang saka merah putih itu dijahit oleh Ibu
Fatmawati Soekarno. Suhud mengambil bendera dari atas baki (Nampan) yang telah
disediakan dan mengibarkannya dengan bantuan Shodanco Latief Hendradiningrat.
Kemudian sang saka merah putih mulai dinaikan dan hadirin yang datang
bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bendera dinaikan perlahan-lahan
menyesuaikan syair lagu Indonesia raya.
Seusai pengibaran bendera merah putih acara dilanjutkan sambutan dari walikota
Suwiryo dan Dr. Muwardi. Pelaksanaan upacara kemerdekaan Indonesia dihadiri
oleh tokoh-tokoh Indonesia lainnya, seperti Mr. Latuharhary, Ibu Fatmawati,
Sukani, Dr. Samsi, Ny. S.K. Trimurti, Mr. A.G. Pringgodigdo, dan Mr. Sujono.
3. Penyebaran Berita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Sesaat setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, berita proklamasi
disebarluaskan secara cepat oleh segala lapisan masyarakat di sekitar Jakarta,
terutama oleh para pemuda. Pemuda menyebarkan berita proklamasi melalui
berbagai cara, antara lain dengan menyebar famlet, mengadakan pertemuan ,
menulis pada tembok-tembok.
Teks proklamasi yang telah dirumuskan pada tanggal 17 Agustus 1945 beberapa
saat kemudian berhasil diselundupkan ke kantor pusat pemberitaan jepang,
Domei (sekarang kantor berita Anatara). Sekitar pukul 18.30 WIB wartawan
kantor berita Domei Syahrudin berhasil menyelundupkan teks proklamasi dan
diterima oleh kepala bagian radio, Waidan B. Palenewen . teks proklamasi
tersebut kemudian diberikan kepada F. Wuz, seorang markonos kantor berita
tersebut untuk segera diudarakan.
Pucuk pimpinan tentara jepang di jawa segera memerintahkan meralat
berita proklamasi dan menyatakan sebagai kekeliruan agar tidak berdampak
luas. Pada tanggal 20 Agustus 1945 , pemancar radio disegel oleh jepang dan
para pegawainya dilarang masuk. Meskipun kantor berita domei disegel, para
pemuda tidak kehilangan akal. Mereka membuat pemancar baru dengan bantuan
teknisi radio, seperti Sukarman, Sutamto Susiloharjo, dan Suhandar. Alat
pemancar berita yang diambil dari kantor berita domei sebagian dibawa ke rumah
Waidan B. Palenewen dan sebagian ke Menteng 31. Di Menteng 31 itulah para
pemuda merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan Wk. 1. Dari pemancar
radio itulah berita proklamasi terus disiarkan.
Tokoh-tokoh Indonesia yang bekerja diradio milik jepang dan berjasa menyebarkan
brita proklamasi, antara lain Malady, Yusuf Ronodipuro, Sakti Alamsyah, Dan
Suryodiputro. Malady kemudian memprakarsai pendirian Radio Republic Indonesia
pada tanggal 11 September 1945.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia juga disebarkan melalui beberapa surat
kabar. Harian Soeara Asia di Surabaya adalah Koran pertama yang menyiarkan
berita proklamasi. Para pemuda yang berjuang lewat pers, antara lain B.M.
Diah, Sukarjo, Wiryopranoto, Iwa Kusumasumantri, Ki Hajar Dewantara, Otto
Iskandardinata, GS.S.J. Ratulangi, Adam Malik, Sayuti Melik, Sutan Syahrir,
Madikin Wonohito, Sumanang SM, Mania Sophian, Dan Ali Hasyim.
Pihak pemerintah Indonesia juga memerintahkan para gubernur yang telah dilantik
pada tanggal 2 September 1945 untuk segera kembali ketempat tugasnya
masing-masing guna menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan indinesia
diwilayahnya. Tokoh-tokoh tersebut anatara lain sebagai berikut.
a. Teuku Mohamad Hasan untuk Daerah Sumatra.
b. Sam Ratulangi untuk Daerah Sulawesi.
c. Ktut Pudja untuk Daerah Nusa Tenggara.
d. Ir. Mohamad Nor untuk Daerah Kalimantan.
4. Sambutan Rakyat Diberbagai Daerah Terhadap Proklamasi
Kemerdekaan Indonesia
Perestiwa penting yang menunjukan dukungan rakyat secara spontan terhadap
proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain sebagai berikut.
a. Rapat Raksasa Di Lapangan Ikada
Di berbagai tempat, masyarakat dengan dipelopori para pemuda menyelenggarakan
rapat dan demonstrasi untuk membulatkan tekad menyambut kemerdekaan. Di
Lapangan Ikada (Ikatan Atletik Djakarta) Jakarta pada tanggal 19 September 1945
dilaksanakan rapat umum yang dipelopori Komite Van Aksi. Lapangan Ikada saat
ini terletak di sebelah Selatan Lapangan Monas.
Makna rapat raksasa di lapangan ikada bagi bangsa Indonesia, antara lain
sebagai berikut.
1. Rapat tersebut berhasil mempertemukan pemerintah
republic Indonesia dengan rakyatnya.
2. Rapat tersebut merupakan perwujudan kewibawaan
pemerintah republic Indonesia terhadap rakyatnya.
3. Menambah kepercayaan diri bahwa rakyat Indonesia mampu
mengubah nasib dengan kekuatan sendiri.
4. Rakyat mendukung pemerintahan baru yang baru terbentuk.
Buktinya,, setiap intruksi pimpinan mereka laksanakan.
b. Tindakan Heroic Mendukung Proklamasi
Usaha menegakan kedaulatan juga terjadi di berbagai daerah dengan adanya
tindakan heroic di berbagai kota yang mendukung proklamasi kemerdekaan
Indonesia anatara lain sebagai beriku.
1. Jogjakarta
Perebutan kekuasaan di Jogjakarta dimuali tanggal 26 September 1945 sejak pukul
10.00. WIB. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai jepang
melakukan aksi mogok.
Mereka menuntut agar jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia.
Aksi mogok makin kuat ketika komite nasional Indonesia daerah (knid) menegaskan
bahwa kekuasaan di daerah tersebut telah berada ditangan pemerintah ri. Pada
hari itu juga di Jogjakarta terbit surat kabar kedaulatan rakyat.
2. Surabaya
Para pemuda yang tergabung dalam BKR berhasil merebut kompleks penyimpanan
senjata jepang dan pemancar radio Di Embong, Malang. Selain itu terjadi insiden
bendera di Hotel Yamato, Tunjungan Surabaya. Insiden itu terjadi ketika
beberapa orang belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel.
Tindakan tersebut menimbulkan kemarahan rakyat. Rakyat kemudian menyerbu hotel,
menurunkan, dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali.
Insiden ini terjadi pada tanggal 19 September 1945.
3. Semarang
Pada tanggal 14 Oktober 1945 para pemuda bermaksud memindahkan 400 orang
tawanan Jepang (Veteran Angkatan Laut) dari pabrik gula cepiring menuju
penjara bulu di Semarang. Akan tetapi, ditengah perjalanan para tawanan itu
melarikan diri dan bergabung dengan kidobutai di Jatingaleh (Batalyon Setempat
Dibawah Pimpinan Mayor Kido).
Situasi bertambah panas dengan desas desus bahwa jepang telah meracuni cadangan
air minum penduduk semarang yang ada di candi. Untuk membuktikan kebenaran
desas desus tersebut, dr. karyadi sebagai kepala laboratorium pusat rumah sakit
pusat (parusara) melakukan pemeriksaan. Namun, yang terjadi dr. karyadi tewas
di jalan pandanaran, semarang. Tewasnya dr. Karyadi menimbulkan kemarahan para
pemuda Semarang.
Pada tanggal 15 0ktober 1945 pasukan kidobutai melakukan serangan ke kota
Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laksar pejuang lainnya. Pertempuran
berlangsung selama lima hari dan mereda setelah pimpinan TKR berundingan dengan
pasukan jepang. Kedatangan pasukan sekutu di semarang pada tanggal 20 Oktober
1945 juga mempercepat terjadinya gencatan senjata. Pasukan sekutu akhirnya
menawan dan melucuti tentara jepang. Akibat pertempueran ini ribuan
pemuda gugur dan ratusan orang jepang tewas.
Untuk mengenang perestiwa itu, di
semarang di dirikan tugu muda dan nama Dr. Karyadi diabadikan menjadi nama
sebuah Rumah Sakit Umum Di Semarang.
4. Aceh
Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk
Angkatan Pemuda Indonesia (API). Penguasaan pemerintah jepang memerintahkan
pembubaran organisasi itu dan para pemuda tidak boleh melakukan kegiatan
perkumpulan. Atas peringatan jepang itu, para pemuda menolak keras. Anggota API
kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di
tempat-tempat yang telah mereka rebut para pemuda mengibarkan bendera merah
putih dan berhasil melucuti senjata tentara jepang.
5. Bali
Pada bulan Agustus 1945, para pemuda Bali telah membentuk organisasi
seperti Angkatan Muda Indonesia (AMI) dan Pemuda Republic Indonesia (PRRI).
Upaya perundingan untuk menegakan kedaulatan RI telah mereka upayakan, tetapi
pihak jepang selalu menghambat. Atas tindakan tersebut pada tanggal 13 Desember
1945 para pemuda merebut kekuasaan dari jepang secara serentak, tetapi
belum berhasil karena persenjataan jepang masih kuat.
6. Kalimantan
Rakyat Kalimantan juga berusaha menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan
bendera Merah Putih, memakai lencana Merah Putih, dan mengadakan rapat-rapat,
tetapi kegiatan ini dilarang oleh pasukan Sekutu yang sudah ada di Kalimantan.
Rakyat tidak menghiraukan larangan Sekutu, sehingga pada tanggal 14 November
1945 di Balikpapan (Depan Markas Sekutu) berkumpul lebih kurang 8.000 orang
dengan membawa bendera Merah Putih.
7. Palembang
Rakyat Palembang dalam mendukung proklamasi dan menegakkan kedaulatan Negara
Indonesia dilakukan dengan jalan mengadakan upacara pengibaran bendera Merah
Putih pada tanggal 8 Oktober 1945 yang dipimpin oleh dr.A.K.Gani.
Pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatra selatan berada dibawah kekuasaan
RI. Upaya penegakkan kedaulatan di Sumatra selatan tidak memerlukan kekerasan,
karena Jepang berusaha menghindari pertempuran.
8. Bandung
Para pemuda bergerak untuk merebut untuk merebut Pangkalan Udara Andir
(sekarang Bendara Husein Sastranegara) dan gudang senjata dari tangan Jepang.
9. Makasar
Gubernur Sam Ratulangi menyusun pemerintah pada tanggal 19 Agustus 1945.
Sementara itu, para pemuda bergerak untuk merebut gudang-gudang penting seperti
stsiun radio dan tangsi polisi.
10. Sumbawa
Bentrokan fisik antara pemuda dan antara Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan
Raba.
11. Sumatra selatan
Pada tanggal 8 Oktober 1945 rakyat mengadakan upacara pengibran bendera Merah
Putih. Pada tanggal itu juga diumumkan bahwa Sumatra selatan berada dibawah
kekuasaan RI.
12. Lampung
Para pemuda yang tergabung dalam API (Angkatan Pemuda Indonesia) melucuti
senjata Jepang di Teluk Betung, Kalianda, dan Menggala.
13. Solo
Para pemuda melakukan pengepungan markas Kempetai Jepang, sehingga terjadilah
pertempuran. Dalam pertempuran itu, seorang pemuda bernama Arifin gugur.
B. PROSES TERBENTUKNYA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
Sebagai Negara yang baru lahir, Indonesia belum memiliki undang-undang dasar
yang berfungsi untuk mengatur segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kepala Negara dan kepala pemerintah yang akan menjalankan pemerintah serta
kelengkapannya juga belum ada. Para pemimpin bangsa serta memanfaatkan dengan
sebaik-baiknya lembaga yang ada pada waktu itu, yaitu Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dibentuk Jepang sejak tanggal 7 Agustus 1945.
1. Pembentukan Kelengkapan Pemerintah
Sehari sesudah proklamasi kemerdekaan, pada tanggal 18 Agustus 1945 PPKI
mengadakan sidangnya yang pertama di Gedung Kesenian Jakarta. Sidang dipimpin
Ir.Soekarno dengan Drs.Mohammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota sidang PPKI
sebanyak 27 orang.
Melalui pembahasan secara musyawarah, sidang mengambil keputusan penting,
antara lain sebagai berikut :
a. Penetapan dan pengesahan konstitusi sebagai hasil kerja
BPUPKI yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi
RI.
b. Ir. Soekarno dipilih sebagai presiden RI dan
Drs.Mohammad Hatta sebagai wakil presiden Republik Indonesia.
c. Pekerja presiden RI untuk sementara waktu oleh sebuah
Komite Nasional.
Pembukaan UUD 1945 yang di sahkan PPKI hamper seluruh bahannya diambil dari
Rancangan Pembukaan UUD hasil kerja Panitia Perumusan pada tanggal 22 Juni 1945
yang disebut Piagam Jakarta.
Bahan tersebut telah mengalami beberapa perubahan, yaitu sebagai berikut :
a. Kata “mukadimah” diganti “pembukaan”.
b. Kata “hukum dasar” diganti dengan “Undang-Undang Dasar”.
c. Kata “menurut dasar” dalam kalimat “Berdasarkan kepada
Ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab” dihapus.
d. Kalimat ….”dengan kewajiban dalam menjalankan syariat
Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dihapus.
Adapun isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, bahannya diambil dari
rancangan konstitusi hasil penyusunan Panitia Perancangan pada tanggal 16 Juli
1945. Bahan itu juga mengalami beberapa perubahan, antara lain sebagai berikut
:
a. Pasal 6 Ayat 1, semula berbunyi “Presiden ialah orang
Indonesia asli yang beragama Islam”. Kata yang “Beragama Islam” dihilangkan
karena dinilai menyinggung perasaan yang tidak beragama Islam.
b. Pasal 29 Ayat 1, kalimat dibelakang …”Ketuhanan” yang
“berbunyi dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”
dihilangkan. Kalimat tersebut terdapat pada pembukaan UUD alenia ke-4.
Setelah melalui pembicaraan dan pembahasan yang matang, akhirnya dengan suara
bulat, konstitusi itu diterima dan disahkan oleh PPKI menjadi Konstitusi Negara
Republik Indonesia.
Konstitusi itu disebut Undang-Undang Dasar 1945. Pengesahan itu kemudian dimuat
dalam Berita Republik Indonesia Tahun ke-2 No.7 Tahun 1946 halaman 45-48.
Pada tanggal 18 Agustu 1945 presiden dan wakil presiden RI untuk pertama kali
dipilih oleh PPKI, karena MPR yang berhak memilih dan melantiknya belum
terbentuk. Hal itu diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945. PPKI
memilih Ir.Soekarno sebagai presiden dan Drs.Mohammad Hatta sebagai wakil
presiden RI.
Untuk membantu pekerjaan presiden RI, PPKI telah mengaturnya pada Pasal IV
Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi, “Sebelum Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut
Undang-Udang Dasar, segala kekuasaanny dijalankan oleh presiden dengan bantuan
sebuah Komite Nasional”.
PPKI kemudian melanjutkan pekerjaannya guna melengkapi berbagai hal yang
diperlukan bagi berdirinya Negara dengan melaksanakan sidang pada tanggal
19 Agustus 1945.
Dalam sidang kedua PPKI menghasilkan keputusan antara lain :
a. Menetapkan dua belas kementrian yang membantu tugas
presiden dalam pemerintah.
b. Membagi wilayah Republik Indonesia menjadi delapan
provinsi.
Pembagian Wilayah Republik Indonesia
Provinsi Sumatra: Mr. Tengku Moh. Hasan
Provinsi Jawa Barat: M.Sutarjo Kartohadikusumo
Provinsi Jawa Tengah: R. Panji Soeroso
Provinsi Jawa Timur: R.A. Soerjo
Provinsi Sunda Kecil: Mr. I. Gusti Ketut Pudja
Provinsi Maluku: Mr. J. Latuharhary
Provinsi Sulawesi: Dr. G. S. S. J. Ratulangi
Provinsi
kalimantan: Ir. Pangeran Mohammad Noor
2. Pembentukan Komite Nasional
PPKI kembali mengadakan sidang pada tanggal 22 Agustus 1945 yang memiliki
anggota pokok tantang rencana pambentukan Komite Nasional dan Badan Keamanan
Rakyat. Komite Nasional dibentuk diseluruh Indonesia dan berpusat di Jakarta.
Tujuannya sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk
menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat, KNIP
diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung
Kesenian, Pasar Baru, Jakarta.
Pada saat terjadi perubahan politik, pada tanggal 11 November 1945, Badan
Pekerja KNIP mengeluarkan Pengumuman Nomor 5 tentang Peralihan
Pertanggungjawaban mentri-mentri dari presiden kepada Bdan Pekerja KNIP. Itu
berarti system kabinet presidensil dalam UUD 1945 telah diamandemen menjadi
system kabinet parlementer. Hal ini terbukti setelah Badan Pekerja KNIP
mencalonkan Sutan Syahir sebagai perdana mentri. Akhirnya, cabinet presidensil
Soekarno-Hatta jatuh dan digantikan oleh kabinet parlementer dengan Sutan
Syahir sebagai perdana mentri yang pertama.
3. Pembentukan Alat Kelengkapan Keamanan Negara
Pada akhir sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk panitia kecil yang
bertugas membahas pembentukan tentara kebangsaan. Sebagai tindak lanjut dari
usulan tersebut, presiden menugaskan kepada Abdul Kadir, Kasman Singodimedjo,
dan Otto Iskandardinata untuk menyiapkan pembentikan tentara kebangsaan.
Hasil kerja panitia kecil itu dilaporkan dalam rapat pleno PPKI pada tanggal 22
Agustus 1945. Kemudian rapat pleno memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat
(BKR). BKR ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang
(BPKKP) yang merupakan induk organisasi dengan tujuan untuk memelihara
keselamatan masyarakat, serta merawat para korban perang.
Sementara itu, situasi keamanan tampaknya akan makin buruk karena
dibayang-bayang oleh datangnya tentara Sekutu dan Belanda di Indonesia.
Menghadapi situasi demikian para pemuda terasa terpanggil untuk berjuang
memanggul senjata. Untuk itu, berdirilah berbagai organisasi kelaskaran di
berbagai wilayah.
Melihat perkembangan situasi yang makin membahayakan negara, pimpinan Negara
menyadari bahwa sulit untuk mempertahankan negara dan kemerdekaan tanpa
angkatan perang. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah memanggil pensiunan
Mayor KNIL Oerip Soemoharjo dari Jogjakarta ke Jakarta dan diberi tugas
membentuk tentara kebangsaan.
Dengan Maklumat Pemerintah pada tanggal 5 Oktober 1945, terbentuklah organisasi
ketentaraan yang bernama Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Semula yang ditunjuk
menjadi pemimpin tertinggi TKR adalah Supriyadi, pimpinan perlawanan Peta di
Blitar (febuari 1945), dan sebagai Mentri Keamanan Rakyat ad interim diangkat
Muhammad Surjoadikusumo, mantan Daidanco Peta. Berdasarkan Maklumat Pemerintah
itu pula, Oerip Soemoharjo membentuk Markas Tinggi TKR di Jogjakarta. Di Pulau
Jawa terbentuk 10 devisi dan di Sumatra 8 devisi.
Berkembangnya situasi yang makin tidak menentu menyebabkan TKR membutuhkan
figur pimpinan yang kuat dan berwibawa. Akan tetapi, Supriyadi yang telah
ditunjuk sebagai pemimpin tertinggi TKR belum juga muncul sehingga dikalangan
TKR merasa perlu segera mengisi kekosongan tersebut. Dalam konferensi TKR di
Jogjakarta pada tanggal 12 November 1945, Kolonel Soedirman, Panglima Devisi V
Banyumas terpilih menjadi pimpinan tertingi TKR. Pengangkatan Kolonel Soedirman
dalam jabatan pelaksana setelah selesainya pertempuran di ambarawa.
Untuk menghilangkan kesimpangsiuran, Markas Besar TKR pada tanggal 6 Desember
1945 mengeluarkan sebuah maklumat. Isi maklumat itu menyatakan bahwa selain
tentara resmi (TKR) juga dibolehkan adanya lascar, sebab hak dan kewajiban
mempertahankan negara bukanlah monopoli tentara. Pada tanggal 18 Desember 1945
pemerintah mengangkat Kolonel Soedirman sebagai Panglima Besar TKR dengan
pangkat jenderal. Adapun sebagai Kepala Staf Umum TKR dipegang oleh Mayor Oerip
Soemoharjo.
Adapun perkembangan Tentara Keamanan Rakyat adalah sebagai berikut :
a. Pada tanggal 7 Januari 1946, pemerintah mengubah nama
Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian Kementrian
Keamanan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia.
b. Tanggal 24 Januari 1945, Tentara Keselamatan Rakyat
(TKR) berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI). Pegantin nama itu
dilatarbelakagi oleh upaya mendirikan tentara kebangsaan yang percaya pada
kekuatan sendiri.
c. Pada tanggal 5 Mei 1947, Presiden mengeluarkan dekret
guna membentuk suatu panitia yang ia pimpin sendiridengan nama Panitia
Pembentukan Organisasi Tentar Nasional Indonesia. Panitia tersebut beranggotakan
21 orang dari berbagai pimpinan lascar yang paling paling berpengaruh. Pada
tanggal 4 Juni 1947 keluar sebuah penetapan yang menyatakan bahawa TRI berganti
nama menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). Pergantian nama itu
dilatarbelakangi oleh upaya mereorganisasi tentara kebangsaan yang benar-benar
profesional.
4. Dukungan Daerah terhadap Pembentukan Negara Kesatuan
Republik Indonesia
Dukungan terhadap proklamasi pembentukan Negara dan pemerintah Republik
Indonesia, antara lain dating dari daerah berikut:
a. Keraton Kesultanan Jogjakarta
Pada tanggal 29 Agustus 1945 Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari Jogjakarta
mengirimkan telegram ke Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Kesultanan
Jogjakarta sanggup berdiri di belakang pimpinan Soekarno-Hatta.
Pada tanggal 5 September 1945 dukungan itu dipertegas dengan pengumuman Amanat
Pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono IX.
b. Sumatra mendukung pemerintah Republik Indonesia
Gelora kemerdekaan Indonesia yang telah menyebar kemana-mana mendorong para pemuda,
khususnya Sumatra timur untuk bergerak. Munculnya semangat kebangsaan yang
tinggi menyebabkan para pemuda bergerak ke Jalan Jakarta No.6 Medan di bawah
pimpinan A.Tahir, Abdul Malik Munir, M.K Yusni mendukung pemerintah Republik
Indonesia yang telah berdiri.
Melihat dukungan rakyat yang demikian besar dan tanpa kenal takut, pada tanggal
3 Oktober 1945 Teuku Mohammd Hassan selaku gubernur dengan resmi mengumumkan
dimulainya pemerintah Republik Indonesia di Sumatra dengan Medan sebagai ibu
kota provinsinya.
Penduduk bukittinggi pun tidak ketinggalan mendukung Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia. Tanggal 29 September 1945 bendera Merah Putih berkibar di
daerah-daerah di Sumatra.
c. Sulawesi utara mendukung pemerintah Republik Indonesia
Pada tanggal 14 febuari 1945 para pemuda Sulawesi Utara di bawah pimpinan
Ch.Taulu mengadakan pemberontakan untuk mendirikan RI di Sulawesi Utara.
Awalnya, pemberontakan itu muncul di Manado yang kemudian menyebar ke Tondano,
Bitung, dan Bolang Mongondow. Perlawanan terhadap Belanda (NICA) mendapat
dukungan dari rakyat, karena rakyat sudah anti terhadap penjajah dan mendukung
berdirinya Negara republik Indonesia.
5. Pembentukan Lembaga Pemerintahan di seluruh Daerah di
Indonesia
Bentuk pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945
Pasal 18 (sebelum diamandemen) yang berbunyi: pembagian daerah indonesia atas
daerah besar dan kecil dalam bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan
undang-undangdengan memandang dan mengingat dasar musyawarah dalam system
pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat
istimewa. Hal ini berarti daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah profinsi
dan setiap daerah profinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Di daerah-daerah yang bersifat otonom atau daerah administrasi, semua
menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang dan akan diadakan badan
perwakilan daerah.
Berbagai kegiatan yang dilakukan di daerah antara lain:
a. Pada awal September 1945, pemerintah Republik Indonesia
provinsi Sulawesi terbentuk. Dr. G.S.S.J. Ratulangi dilantik sebagai
Gubernur Sulawesi dan muli menjalankan roda pemerintahan.
b. Di Medan, pada tanggal 30 September 1945 para pemuda
dipimpin oleh Sugondo Kartoprojo membentuk barisan pemuda Indonesia. Gubernur
Sumatra, Teuku Mohamad Hassan juga segera membentuk pemerintah daerah di
wilayah Sumatra.
c. Di Banjarmasin, pada tanggal 10 Oktober 1945 rakyat
melakukan rapat umum untuk meresmikan berdirinya pemerintah Republic Indonesia
daerah Kalimantan Timur. Pada tanggal 1 Januari 1946 dipangkalan Bun, Sampit,
dan Kota Waringin diresmikan berdirinya Pemerintah Republic Indonesia dan
Tentara Republik Indonesia.
Selain daerah-daerah tersebut diatas, daerah lain juga mengikuti langkah-langkah
yang diinstruksikan oleh pemerintah pusat untuk segera menjalankan pemerintah
di daerah di bawah pimpinan para gubernur masing-masing.
Sesuai dengan keputusan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 bahwa tugas Presiden
dibantu oleh Komite Nasional, maka di daerah-daerah tugas Gubenur (Kepala
Daerah) juga dibantu Komite Nasional Di Daerah. Pembentukan Komite
Nasional Indonesia Daerah yang ada di tiap-tiap provinsi merupakan lembaga yang
akan berfungsi sebagai dewan perwakilan rakyat daerah sebelum diadakan pemilihan
umum. Dengan terbentuknya pemerintah di daerah yang dibantu oleh komite
nasional di daerah diharapkan roda pemerintahan dapat berjalan, baik di
tingkat pusat maupun di daerah.
